Untuk menjalankan tugas ini, Polri mendapatkan anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 923 miliar.
"Kalau diinventarisir untuk seluruh Indonesia, 101 daerah Pilkada itu di angka Rp 923 miliar," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Biaya tersebut mencakup pengamanan oleh Polda dan Polres yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada serentak.
 |
| Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar [Foto : Kompas.com] |
Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing.
"Sarana prasarana, kami sudah melakukan persiapan. Termasuk berbagai kelengkapan perorangan yang diperlukan," kata Boy.
Adapun, sejumlah persiapan yamg dilakukan Polri untuk mengantisipasi adanya gesekan selama penyelenggaraan pilkada adalah mempersiapkan strategi penyusunan rencana operasi.
Selain itu, dilakukan pula cipta kondisi melalui berbagai kegiatan untuk mewujudkan suasana kondusif di masyarakat.
Kegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan terorisme, narkoba, ancaman kekerasan, dan kejahatan konvensional.
Kepolisian mengerahkan separuh kekuatannya untuk pengamanan Pilkada serentak 2017 selama masa kampanye hingga hari pencoblosan.
Masa kampanye akan dimulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
Masing-masing daerah telah mempersiapkan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Jadwal tersebut menjadi rujukan Polri untuk melakukan pengamanan. Sementara, untuk hari H pemilihan umum, polisi akan mengerahkan 2/3 personel dari masing-masing unit kepolisian.
Boy mengatakan, kekuatan personel yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari kampanye hingga hari pemilihan yaitu 71.983 personel.
Ada juga bantuan dari Brimob yang dipersiapkan Polri sebanyak 5.410 personel.
Sumber : Kompas.com
