Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Anies-Sandiaga Makin Gencar Serang Ahok

NGEBLOGNEWS.COM - Suhu politik di Ibu Kota jelang Pilgub DKI 2017 terus memanas. Meski belum masuk ke tahapan kampanye, tiga pasang peserta sudah intens menggelar acara temu dengan warga, baik formal maupun nonformal yang dikemas menyerupai kampanye. Beradu janji bahkan melontarkan serangan ke lawan.




Seperti yang terjadi antara pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno dengan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat. Pasangan yang diusung Partai Gerinda dan PKS terlihat semakin gencar menyerang calon petahana Ahok-Djarot.



Dalam kasus penataan kota dan relokasi warga bantaran sungai. Anies menilai penggusuran yang dilakukan selama ini dinilai kurang tepat. Menurutnya harus ada paket kebijakan komplet agar warga yang menjadi korban tak sengsara.

Pasangan Cagub dan Cawagub DKI  Anies-Sandiaga

"Kalau ada relokasi maka harus ada solusi, bukan sekadar jumlah berapa dan tempat mana pun. Pikirkan pekerjaan, akses kesehatan, pendidikan, jadi ada solusi dan manusiawi," tutur mantan Menteri Pendidikan saat mengunjungi warga di Kampung Waru Doyong, Jakarta Timur kemarin.



Terpisah, Sandiaga bahkan mengajak warga untuk tak memilih Ahok di Pilgub DKI. Mantan Waketum Kadin ini meminta ibu-ibu yang menghadiri Majelis Taklim Chairunnisa Kedoya Utara, Jakbar, untuk tak menebar kebencian.



"Kita jangan menebar kebencian terutama terhadap gubernur yang sekarang. Cukup tidak usah dipilih dan kita antar saja dia di penghujung masa jabatannya pada 2017," kata Sandiaga.



Baik Anies maupun Sandiaga sebelumnya juga sering melontarkan kritikan kepada Ahok, seperti soal harga daging sapi di Jakarta yang lebih mahal dibandingkan Singapura.



Ahok lantas menanggapi kritikan tersebut. Dia meminta pasangan ini menggunakan data dari Pemprov DKI. Jika datanya sama, maka perdebatan program akan seimbang dilakukan.



"DKI kan open data. Kalau debatnya baik programnya, yang untung orang DKI. Makanya jangan asbun (asal bunyi )doang," kata Ahok, Jumat (14/10/16).



Tidak cuma soal harga daging, Ahok juga menanggapi kritik Anies perihal pendidikan Jakarta yang dianggap masih kalah dengan Yogyakarta.



"Putus SMA di Yogya angkanya cuma 13 persen di DKI cuma 0,4 persen. Juara Ujian Nasional DKI. DKI punya pendidikan 10 tahun, Yogya punya 9 tahun," kilah Ahok.



Ahok bahkan mengklaim perekonomian Jakarta jauh lebih terkendali dari sektor inflasi dan ekonomi. Semua terjadi karena pembenahan distribusi yang mulai dilakukan Pemprov.



"Makanya saya bilang, lu kalau mau ngomong sama gua, pakai data deh. Makanya, ini kan debat tiga kali, timsesnya siapkan data dengan baik supaya debatnya enggak ketahuan agak ngaco," ungkap Ahok.



Sumber : Merdeka.com

MUI Diminta Tak Terlibat dalam "Politik Kekuasaan"

NGEBLOGNEWS.COM - Diskusi yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). "MUI boleh saja berpolitik, tapi dia harus menempatkan politik bukan dalam konteks perebutan kekuasaan," kata Ketua Lakpersdam PBNU, Rumadi, dalam diskusi bertema 'Posisi MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia', pada Minggu(16/10/16), di Jakarta.



Selain Rumadi, diskusi menghadirkan Andi Syafrani (alumnus UIN Syarif Hidayatullah dan Victoria University, Australia), dan Bonar Tigor Naipospos (Setara Institute). Panitia tidak mengundang perwakilan dari MUI.

MUI Diminta Tak Terlibat dalam "Politik Kekuasaan". [Foto : Tempo.co]

Menurut Rumadi, peran politik yang dimainkan MUI seharusnya terbatas seperti dalam fiqh siyasah (fiqih politik), yaitu segala sesuatu yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. "Itu saja," kata Rumadi.



Dengan demikian, Rumadi mengatakan, fungsi MUI adalah memastikan bagaimana masyarakat bisa baik, tidak terpecah-belah, dan menjauhkan manusia dari kerusakan. "Jangan politik yang terkait dengan soal perebutan kekuasaan. Dan yang saat ini aroma perebutan kekuasaannya cukup kuat," kata dia mencontohkan sikap MUI dalam Pilkada DKI.



Senada dengan Rumadi, Bonar Tigor mengatakan MUI harus membawa politik yang bisa menjembatani perbedaan, menjaga perdamaian, mengokohkan kerukunan antar umat beragama, dan meningkatkan kebangsaan. Namun dalam kasus Pilkada DKI, Bonar melihat MUI ikut terseret dalam politik kekuasaan.



Dia mencontohkan, saat Ahok minta maaf atas ucapannya soal Al-Maidah ayat 51, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyatakan menerima permintaan maaf. Namun beberapa jam kemudian, secara kelembagaan, MUI mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan Ahok telah menista agama. "Itu diduga kuat merupakan hasil pertemuan dengan Agus Harimurti yang datang ke kantor Ma'ruf Amin," kata Bonar.



Alih-alih terlibat dalam politik praktis, Bonar menyarankan MUI lebih baik mengambil sikap bagaimana implementasi surat Al-Maidah ayat 51 dalam negara Pancasila. Sikap MUI itu akan jadi pegangan umat Islam dalam berpolitik. "Itu lebih elegan, lebih baik,"

kata Bonar.



Sementara Andi Syafrani lebih banyak membahas posisi MUI yang dianggap sebagai lembaga yang unik. MUI adalah lembaga swasta yang diberi kewenangan negara melalui undang-undang. Contohnya adalah kewenangan MUI dalam sertifikasi halal. "Ini posisi yang unik. MUI sebagai LSM, tapi satu-satunya LSM yang masuk dalam sistem hukum Indonesia," kata Andi.



Sumber : Tempo.co