Mengharukan, Bolak-Balik Di Got Penuh Limbah, Pria Ini Dikira Biawak Raksasa

NGEBLOGNEWS.COM - Seorang laki-laki sempat menggegerkan warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat lantaran berada di dalam selokan Jalan Howitzer Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan tubuh yang hitam legam di selokan, dia bergerak bolak-balik di dalam selokan.

Sontak, warga yang tak tahu awalnya menduga kalau sosok tersebut merupakan binatang sejenis biawak raksasa. Warga yang takut pun tak berani mendekat dan mencari tahu, apa sebenarnya sosok di dalam selokan itu.

Melihat warga yang mengerubungi kawasan itu, Kapolsek Metro Kemayoran, Kompol M Rosid bersama dengan anggotanya yang kebetulan sedang bertugas mengatur lalu lintas tak jauh dari lokasi lantas meninjau lokasi. Setelah mengecek ke dalam selokan, didapati jika sosok hitam besar tersebut adalah seorang pria bernama Supeno (24). Dia merupakan warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang tengah depresi.

Tak mau melihat Supeno terus berada di dalam selokan dengan tubuh penuh limbah dan kedinginan karena tak berbusana, lantas, Supeno pun dibantu keluar dari selokan oleh Kapolsek dan anggotanya. "Diduga karena depresi," kata Rosid, seperti dilansir Humas Polda Metro Jaya, Rabu (15/3/17).



Meski sempat menolak, Supeno pun akhirnya meraih tangan Kapolsek dan anggotanya yang mengulurkan tangan sehingga akhirnya keluar dari dalam selokan yang bau dan dipenuhi sampah itu. Kemudian, dengan dibantu warga yang melihat, kedua tangan Supeno dan kakinya sempat dipegangi.



Hal itu dilakukan, karena Supeno akan dimandikan terlebih dahulu mengingat tubuhnya yang kotor dipenuhi limbah. [eko]




Sumber : merdekacom

[PENTING] Permen Berbentuk Dot yang Diduga Mengandung Narkoba, Ini Imbauan BNN

NGEBLOGNEWS.COM - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengeluarkan imbauan terkait beredarnya kabar tentang permen berbentuk dot yang diduga mengandung narkoba atau bahan berbahaya lainnya.

Dalam surat imbauan bernomor B/HB-01/III/2017/Humas tertanggal 8 Maret 2017, BNN mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala macam bentuk narkoba dan tidak mengonsumsi makanan, minuman, atau obat-obatan yang tidak memiliki izin edar.









Selain itu, BNN juga menyampaikan bahwa BNN Provinsi Jawa Timur dan BNN Kota Surabaya tengah membawa sample permen tersebut unutk dilakukan pemeriksaan secara ilmiah ke Balai Laboratorium Narkoba BNN.



“BNN mengimbau agar masyarakat bersabar menunggu hasil pemeriksaan tersebut,” kata Humas BNN dalam Imbauan yang diunggah melalui akun Twitter @INFOBNN, Rabu (08-03-2017).

Sebelumnya, viral di media sosial permen berbentuk dot yang diimpor dari negara tertentu, karena diduga mengandung narkoba.



Diberitakan warga Surabaya kini tengah dihebohkan dengan keberadaan Permendot. Kisahnya viral di berbagai media sosial.



Permen dot yang terindikasi mengandung zat aditif narkoba itu sudah lama dijual di sejumlah sekolah di Surabaya. Permen ini dikemas berbeda dengan permen kebanyakan.

Permennya berbentuk bubuk berwarna merah muda dan dibungkus kertas putih.



Di bagian luar pack nya, ada tulisan permen keras. Bungkusan bubuk itu lalu dimasukkan ke dalam botol yang ditutup dengan bentuk dot.



Cara mengkonsumsinya, bubuk tersebut harus dicampur dengan air.



Ahmad Balian salah satu siswa SDN Bubutan III mengatakan permen ini sudah lama ada di sekolahnya.



"Yang jual orang di depan sekolah, bukan di kantin dalam sekolah. Harganya seribu dapat satu," kata Balian.



Siswa ini menyebutkan jika sudah dicampur air, maka bubuk itu akan mengental dan jadi seperti permen. Baru setelah itu dikonsumsi. "Rasanya manis terus ada kecut-kecutnya," ucap Balian.



Menurutnya, permen itu cukup diminati lantaran murah dan bentuknya menarik.



Sumber : tribunnews.com

Inilah 38 Nama Penerima Aliran Dana Korupsi Proyek e-KTP

NGEBLOGNEWS.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat disebut-sebut terlibat pusaran korupsi e-KTP, yang merugikan negara sekitar Rp 2,558 triliun.



Namun dalam dakwaan pada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman,dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017), nama Ahok tidak disebutkan Jaksa KPK Irene Putrie.

Berikut 38 nama penerima aliran dana proyek e-KTP dalam surat dakwaan:



1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu

5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta

6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta

7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta

9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu

10. Mirwan Amir USD 1,2 juta

11. Arief Wibowo USD 108 ribu

12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar

13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu

14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta

15. Mustoko Weni USD 408 ribu

16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu

17. Taufik Effendi USD 103 ribu

18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu

19. Miryam S Haryani USD 23 ribu

20. Rindoko, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu

21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

22. Yasonna Laoly USD 84 ribu

23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu

25. Ade Komarudin USD 100 ribu

26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar

27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar

28. Marzuki Ali Rp 20 miliar

29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892
30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu
31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260

33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102

34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022

35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122

36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862

37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362

38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36



Nah pada poin 30 disebutkan ada 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu.



Sumber : tribunnews.com

Inilah Kenang-kenangan dari Presiden Jokowi untuk Raja Salman

NGEBLOGNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memberikan kenang-kenangan kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud.



Kenang-kenangan ini diberikan saat keduanya menikmati jamuan teh di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Kepala Biro Pers dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, jamuan minum teh ini digelar sebelum kedua Kepala Negara mengadakan pertemuan dengan tokoh lintas agama.



"Dalam jamuan teh yang dimulai pukul 14.00 WIB ini, Presiden menyerahkan foto album yang memuat foto-foto Raja Salman selama berada di Istana Kepresidenan Bogor dan Istana Kepresidenan Jakarta," ujar Bey.



Raja Salman sempat beraktivitas di Istana pada Rabu (1/3/2017) kemarin.



Setelah pesawat yang membawannya mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Raja Salman langsung mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor.



Sementara, aktivitas Raja Salman di Istana Kepresidenan, Jakarta, berlangsung pada Kamis (2/3/2017).



Jokowi mengajak Raja Salman menanam pohon serta bertemu dengan tokoh Islam.



Pada Sabtu (4/3/2017) pagi, rencananya Raja Salman dan rombongan akan bertolak ke Bali untuk berlibur.



Sumber : kompas.com

Polisi Telusuri Chat Pornografi Firza Husein - Rizieq Syihab

NGEBLOGNEWS.COM - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, fokus menggali unsur pornografi terkait beredarnya rekaman chat atau percakapan diduga antara Rizieq Syihab dengan Firza Husein yang mengandung kata-kata dan gambar mesum, di media sosial.

Firza Husein (Istimewa)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penyidik sudah bekerja melakukan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari menerima barang bukti dari pelapor berupa keping CD berisi konten yang ada tulisan serta gambar.



"Kita juga memeriksa beberapa saksi. Saksi yang kita periksa ada berapa yang berkaitan dengan kasus tersebut, yang tentunya saksi yang mengetahui atau mendengar atau melihat," kata Argo, Sabtu (4/2/17).



Dikatakannya, penyidik juga sudah memeriksa dua orang saksi ahli digital forensik dan saksi ahli antropometri guna meneliti isi konten itu asli atau tidak.



"Kita sudah memeriksa dua saksi ahli untuk menguatkan apa benar foto-foto yang ada di konten akun itu adalah asli atau rekayasa. Tentunya nanti ada beberapa saksi ahli yang akan kita periksa kembali. Ada saksi bahasa, saksi pidana, dan saksi untuk melihat wajah, apakah wajah itu memang sesuai dengan badan, apa wajah itu sesuai, atau badan itu terlalu panjang atau kaki dan sebagainya. Kita sudah memeriksa saksi antropomerti fisik, namun sampai sekarang belum selesai karena memerlukan waktu di situ," ungkapnya.



Ia menyampaikan, ada beberapa barang bukti yang disita dari rumah Firza Husein, dan sedang dicocokkan dengan gambar di foto.



"Memang kita akan lihat kecocokan di tempat asli dengan foto itu apakah ada yang cocok di situ. Nanti penyidik yang menilai. Ada beberapa yang dibawa, seprai dan bantal, kemudian ada televisi yang kelihatan di foto itu, kemudian ada foto-foto tempat kamar mandi. Tentunya semua itu bagian dari penyidikan pihak kepolisian untuk membuktikan kasus itu," katanya.



Argo menyampaikan, penyidik saat ini sedang fokus mengungkap unsur pornografinya, termasuk siapa yang membuat.



"Kita fokuskan ke pornografi dulu. Ke pornografi tentunya ke Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 itu. Kita harus melihat siapa yang membuat itu. Karena tanpa ada orang buat, tidak mungkin itu bisa dilihat banyak orang di situ," jelasnya.

Menyoal apabila terbukti konten itu asli apakah Rizieq dan Firza akan dijerat kasus ini, Argo menyampaikan, bergantung fakta-fakta di lapangan.

"Iya nanti itu tentunya bisa kalau melihat fakta-fakta di lapangan, bisa kita buktikan di situ. Kita tunggu saja penyidik sedang bekerja untuk membuktikan apakah akun atau konten itu asli atau palsu," tegasnya.



Argo menambahkan, polisi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir akun atau situs baladacintarizieq(dot)com, itu di dunia maya.



"Kita kan koordinasi dengan Kemkominfo agar tidak diupload banyak orang. Ia sudah (diblokir), dan hasilnya kita tidak bisa buka lagi kan, sudah tidak bisa," tandasnya.



Diketahui, sebuah rekaman foto screen capture berisi chat atau percakapan di aplikasi WhatsApp, diduga antara Rizieq dengan Firza yang mengandung kata-kata dan gambar pornografi, viral di media sosial.



Selain itu, beredar juga video berisi rekaman suara diduga milik Firza sedang membicarakan seseorang yang disebut-sebut bernama Rizieq.



Sumber : beritasatu.com

Polisi Tangkap Pembobol ATM Modus Ganjal Tusuk Gigi di Medan

NGEBLOGNEWS.COM - Polda Sumatera Utara (Sumut) membekuk seorang pelaku pembobolan ATM di Medan. Dalam aksinya, pelaku memasukkan tusuk gigi yang sudah dirakit kemudian menguras duit korban sebanyak Rp 24,5 juta.

Polisi bekuk pembobol ATM di Medan (Jefris/detikcom)

Direskrimum Polda Sumut Kombes Nurfallah mengatakan, pelaku yang ditangkap bernama Ahmad Taufik (40) warga Deliserdang. Dia beraksi bersama dua orang rekan lainnya yang masih buron.



Kejadian tersebut terjadi pada Selasa (17/1). Saat itu, para pelaku beraksi di salah satu ATM di Desa Patumbak, Deliserdang. Mereka melihat korban, Susi Siregar (22), masuk ke ATM untuk melakukan transaksi.



"ATM korban tidak bisa masuk karena sudah terganjal tusuk gigi. Saat itu, pelaku pura-pura bertanya dan membantu memasukkan ATM korban. Setelah ATM korban masuk, pelaku menekan menu 'Accept' dan muncul menu 'No Pin'," kata Kombes Nurfallah saat jumpa pers di Mapolda Sumut, Senin (23/1/2017).



Korban yang telah bertransaksi kemudian mengeluarkan kartu ATM-nya. Namun, kartu ATM korban tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan. Saat itu juga pelaku menyuruh korban mengambil pinset.



"Saat korban mencari pingset, pelaku ini langsung paksa ambil ATM korban dan membawa kabur. Kemudian pelaku menguras uang korban yang telah mengetahui nomor pin kartu ATM," papar Nurfallah.



Korban yang mengalami kerugian kemudian melapor ke polisi. Salah satu pelaku dapat ditangkap pada Minggu (22/1) kemarin.



"Mereka ini sudah melakukan aksi 12 kali di sejumlah kawasan di Medan dan Deliserdang. Mereka menargetkan wanita sebagai korbannya. Biasa beraksi di ATM yang ada di kawasan SPBU," terangnya.



Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit HP, sejumlah tusuk gigi, 4 buah buku tabungan, 18 kartu ATM dan sebuah alat congkel ATM terbuat dari gagang kayu dan kawat besi.



Sumber : detik.com

Pihak Facebook Akan ke Indonesia Untuk Bahas Berita Hoax

NGEBLOGNEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dikabarkan akan bertemu dengan pihak Facebook. Pertemuan tersebut diyakini untuk membahas maraknya peredaran berita hoax atau berita bohong di media sosial (medsos), khususnya Facebook, di Indonesia.

Berita Hoax

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, pihaknya telah mengirimkan surat ke Facebook agar dapat mengatur waktu pertemuan. Rencananya, pertemuan itu akan dihelat pada akhir Januari 2017.



Pihak yang datang dari Facebook ke Indonesia adalah dari Facebook wilayah Asia Pacific (APAC).



"Yang datang dari Asia Pasifik," ujar Menteri, Kamis (19/1/2017).



Rudiantara menjelaskan terkait topik apa yang akan dibahas, di mana kedua pihak akan mendiskusikan soal isu keamanan internasional seperti radikalisme, terorisme, pornografi, dan perjudian. Konten-konten ini akan menjadi pembahasan agar tidak marak beredar di Indonesia.



"Tapi kalau berkaitan dengan spesifik suatu negara seperti kita, kan gaduhnya di media sosial. Harus dibahas sendiri dengan mereka," pungkas Menteri.



Soal penetapan regulasi penggunaan media sosial, Indonesia memang berkiblat pada Jerman. Setidaknya, ada 3 hal yang akan dilakukan, yakni keterlibatan perusahaan sosial media, denda terhadap perusahaan yang tetap menampilkan konten terlarang, serta penyediaan literasi penggunaan sosial media.



Rudiantara juga mengumbar, Jerman sedang menggodok denda bagi perusahaan sosial media. Nilainya cukup besar, yakni Rp 7 miliar per konten yang muncul. Momentum ini pula yang akan digunakan Indonesia untuk membuat tawaran dengan Facebook terkait penyebaran berita hoax.



Selain melibatkan perusahaan 'raksasa' medsos, Rudi juga berharap ada peran aktif dari berbagai komunitas masyarakat. Karena masyarakat dinilai yang paling sering bersentuhan langsung dengan media sosial.



"Nanti kami ajak bicara dengan komunitas-komunitas. Mereka juga konsen, seperti masyarakat anti hoax kan ada di beberapa kota. Nah itu kita ajak, siapa pun, tidak hanya masyarakat anti hoax," ujar Menteri.



Sumber : Liputan6.Com

Belasan Ribu Orang Tandatangani Petisi Online Pidanakan Sumarsono

NGEBLOGNEWS.COM - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjadi sorotan. Sejumlah keputusan yang dibuatnya dianggap melampaui kewenangan seorang Plt. Sumarsono dipetisikan.

Sumarsono Plt Gubernur DKI Jakarta

Adalah Indra Krishnamurti, seorang warga Tangerang yang membuat petisi online di change.org. Petisi berjudul 'Usut dan Pidanakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono Atas Penyalahgunaan Wewenang' itu hingga Rabu (18/1/2017), pukul 19.00 WIB, telah ditandatangani sebanyak 14.492 pendukung.



Bila sudah mencapai 15.000 pendukung, petisi ini akan dikirim ke Presiden Joko Widodo. Berikut ini isi petisi yang dibuat Indra:

"Berdasarkan Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 5 Februari 2016 "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat [dalam hal ini adalah Pelaksana Tugas] tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran"

Menurut Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Sedangkan maksud ‘perubahan status hukum kepegawaian’ adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.



Berkaitan dengan hal itu, Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono telah berulang kali mengambil keputusan yang berada di luar wewenangnya, antara lain:



Mengubah jumlah SKPD dari 54 menjadi 42 SKPD, dan menghapus 1060 jabatan;
Memutuskan untuk memberikan dana hibah untuk Bamus Betawi sejumlah 2.5 milyar dari APBD-P DKI 2016 dan 5 milyar dari APBD DKI 2017;
Menghentikan sementara 14 proyek lelang dini dengan alasan menjaga psikologis politik DPRD DKI;
Mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara DKI Jakarta;
Dan lain-lain.



Dari contoh-contoh di atas, kami memiliki dugaan bahwa Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono layak diduga telah melakukan pelanggaran wewenang.



Oleh karena itu melalui petisi ini kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, c.q. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk:



Memberikan teguran keras kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono untuk berhenti mengambil tindakan yang berada di luar wewenangnya;
Menyatakan pembatalan semua keputusan yang merupakan pelanggaran terhadap kewenangan Plt. Gubernur DKI Jakarta dan mengembalikan ke status quo;
Melakukan pengusutan hingga pemidanaan terhadap Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."

Tanggapan Sumarsono

Sumarsono mengaku tidak ambil pusing menanggapi petisi tersebut. "Mau petisi atau apa saja, yang penting saya ke sini untuk bekerja. Saya hanya kerja, kerja, dan kerja. Penilaian tergantung pada publik," kata Soni di Jakarta, Rabu (18/1/2016).



Pria yang akrab disapa Soni ini menilai petisi yang ditujukan kepadanya merupakan konsekuensi dari tugas yang dipercayakan negara kepadanya. Selama masih diberikan kepercayaan, ia mengaku siap melaksanakan tugas dengan baik.



"Saya bekerja dalam koridor peraturan dan mengantisipasi situasi yang ada di Jakarta ini. Jam per jam, detik per detik, bisa berubah-ubah," ujar Soni.



Sumber : Liputan6.Com

Bareskrim POLRI Panggil Sylviana Murni Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos

NGEBLOGNEWS.COM - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memanggil Sylviana Murni. Sylviana dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda gerakan pramuka DKI tahun anggaran 2014 dan 2015.

Sylviana Murni (foto : Kompasmania.com)

"Ya betul," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto, Rabu (18/1/2017).



Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penanganan dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan.



"Iya permintaan bahan keterangan tersebut masih dalam ranah penyelidikan," kata Boy saat dihubungi terpisah.



Informasi yang dikumpulkan detikcom, Sylvi akan diperiksa pada Jumat (20/1) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov DKI di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.



Menurut sumber di kepolisian, bantuan sosial ke Kwarda Pramuka Jakarta telah diterima Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tersebut diberikan dua kali. Pada tahun 2014 Kwarsa Gerakan Pramuka DKI Jakarta menerima sebesar Rp 6,81 Miliar dan Rp 6,81 Miliar di tahun 2015.



Sylviana Murni menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta sejak Januari 2015, menggantikan Yudhi Suyoto. Saat itu Sylvi menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Sylvi yang terpilih secara aklamasi tersebut akan menjabat selama periode 2013-2018.



Sylviana Murni dipanggil untuk dimintai keterangan pada Jumat (20/1) besok pukul 09.00 WIB di kantor Dit Tipidkor Bareskrim di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.



Sumber : Detik.com

BPK Audit Kerugian Negara Pada Proyek Pembangunan Masjid Al Fauz di Era Sylviana

Ngeblognews.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit kerugian negara dalam proyek pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010 dan 2011.



Wakil Direktur Tipidkor Bareskrim Polri Komisaris Besar Erwanto Kurniadi mengatakan hasil audit dari BPK ini nantinya akan dicocokan dengan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa penyelidik terkait dugaan tindak pidana perbuatan korupsi dalam proyek pembangunan Masjid Al Fauz.

Masjid Al Fauz  Jakarta Pusat (Hasan Alhabshy/Detikcom)

"Sedang diaudit bersama BPK. Penyelidik akan segera menyesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan, termasuk keterangan saksi untuk menemukan titik terang dari kasus ini," kata Erwanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (12/1).



Menurutnya, sejauh ini penyelidik telah memeriksa sekitar 20 saksi. Salah satunya adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang dulu menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat saat Masjid Al Fauz diresmikan pada 30 Januari 2011.



Penyelidik Dittipidkor Bareskrim Polri mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas dugaan tindak pidana perbuatan korupsi dalam proyek pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010 dan 2011.



Perintah penyelidikan itu tertuang dalam surat bernomor Sprin.Lidik/91/XII/2016/Tipikor tanggal 6 Desember 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/902.b/XII/2016/Tipikor tanggal 6 Desember 2016.



Pembangunan Masjid Al Fauz dimulai saat kursi Wali Kota Jakarta Pusat tengah dijabat oleh Sylviana Murni. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dari 2008 hingga awal November 2010. Jabatan itu kemudian dilanjutkan oleh Saefullah.



Peletakan batu pertama Masjid Al Fauz dilakukan pada awal Juni 2010, sementara proses pembangunannya rampung pada akhir Desember 2010.



Masjid Al Fauz diresmikan oleh Fauzi Bowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 30 Januari 2011. Masjid dua lantai itu dibangun menggunakan dana anggaran pendapatan daerah (APBD) 2010 sebesar Rp27 miliar.



Sumber : cnnindonesia.com

Ruhut Sitompul Akan Mundur sebagai Anggota DPR Setelah Reses

NGEBLOGNEWS.COM - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul akan mundur dari keanggotaanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah masa reses dalam waktu dekat ini.



Ruhut mengaku dirinya ingin fokus mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Ruhut Sitompul

"Reses ini aku mengundurkan diri. Aku mau fokus mendukung Ahok. Bagi gua jabatan bukan segalanya. Mundur dari DPR, Polhukam (Demokrat) aku sudah mundur, apalagi. Jangan samakan aku dengan yang lain," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).



Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan keinginan tersebut sudah disampaikannya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin. Amir, lanjut Ruhut, kaget dengan keputusan ini.



"Siapa yang enggak kaget? Masih tiga tahun jabatan. Tapi aku mau serius (dukung Ahok-Djarot)," tegasnya.



Sebelumnya, di internal Partai Demokrat Ruhut tengah diproses karena dianggap melanggar etika partai. Hal ini disebabkan Ruhut berbeda pandangan dalam mendukung cagub di Pilgub DKI Jakarta di mana Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.



Sumber : Okezone.com

Anggaran Pengamanan Pilkada untuk Polri Mencapai Rp 923 Miliar

NGEBLOGNEWS.COM - Kepolisian RI turut menjalankan tugas penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang akan dilaksanakan secara serentak di 101 daerah.



Untuk menjalankan tugas ini, Polri mendapatkan anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 923 miliar.



"Kalau diinventarisir untuk seluruh Indonesia, 101 daerah Pilkada itu di angka Rp 923 miliar," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Rabu (19/10/2016).



Biaya tersebut mencakup pengamanan oleh Polda dan Polres yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada serentak.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar [Foto : Kompas.com]

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing.



"Sarana prasarana, kami sudah melakukan persiapan. Termasuk berbagai kelengkapan perorangan yang diperlukan," kata Boy.



Adapun, sejumlah persiapan yamg dilakukan Polri untuk mengantisipasi adanya gesekan selama penyelenggaraan pilkada adalah mempersiapkan strategi penyusunan rencana operasi.



Selain itu, dilakukan pula cipta kondisi melalui berbagai kegiatan untuk mewujudkan suasana kondusif di masyarakat.



Kegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan terorisme, narkoba, ancaman kekerasan, dan kejahatan konvensional.



Kepolisian mengerahkan separuh kekuatannya untuk pengamanan Pilkada serentak 2017 selama masa kampanye hingga hari pencoblosan.

Masa kampanye akan dimulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.



Masing-masing daerah telah mempersiapkan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.



Jadwal tersebut menjadi rujukan Polri untuk melakukan pengamanan. Sementara, untuk hari H pemilihan umum, polisi akan mengerahkan 2/3 personel dari masing-masing unit kepolisian.



Boy mengatakan, kekuatan personel yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari kampanye hingga hari pemilihan yaitu 71.983 personel.



Ada juga bantuan dari Brimob yang dipersiapkan Polri sebanyak 5.410 personel.



Sumber : Kompas.com

Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Anies-Sandiaga Makin Gencar Serang Ahok

NGEBLOGNEWS.COM - Suhu politik di Ibu Kota jelang Pilgub DKI 2017 terus memanas. Meski belum masuk ke tahapan kampanye, tiga pasang peserta sudah intens menggelar acara temu dengan warga, baik formal maupun nonformal yang dikemas menyerupai kampanye. Beradu janji bahkan melontarkan serangan ke lawan.




Seperti yang terjadi antara pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno dengan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat. Pasangan yang diusung Partai Gerinda dan PKS terlihat semakin gencar menyerang calon petahana Ahok-Djarot.



Dalam kasus penataan kota dan relokasi warga bantaran sungai. Anies menilai penggusuran yang dilakukan selama ini dinilai kurang tepat. Menurutnya harus ada paket kebijakan komplet agar warga yang menjadi korban tak sengsara.

Pasangan Cagub dan Cawagub DKI  Anies-Sandiaga

"Kalau ada relokasi maka harus ada solusi, bukan sekadar jumlah berapa dan tempat mana pun. Pikirkan pekerjaan, akses kesehatan, pendidikan, jadi ada solusi dan manusiawi," tutur mantan Menteri Pendidikan saat mengunjungi warga di Kampung Waru Doyong, Jakarta Timur kemarin.



Terpisah, Sandiaga bahkan mengajak warga untuk tak memilih Ahok di Pilgub DKI. Mantan Waketum Kadin ini meminta ibu-ibu yang menghadiri Majelis Taklim Chairunnisa Kedoya Utara, Jakbar, untuk tak menebar kebencian.



"Kita jangan menebar kebencian terutama terhadap gubernur yang sekarang. Cukup tidak usah dipilih dan kita antar saja dia di penghujung masa jabatannya pada 2017," kata Sandiaga.



Baik Anies maupun Sandiaga sebelumnya juga sering melontarkan kritikan kepada Ahok, seperti soal harga daging sapi di Jakarta yang lebih mahal dibandingkan Singapura.



Ahok lantas menanggapi kritikan tersebut. Dia meminta pasangan ini menggunakan data dari Pemprov DKI. Jika datanya sama, maka perdebatan program akan seimbang dilakukan.



"DKI kan open data. Kalau debatnya baik programnya, yang untung orang DKI. Makanya jangan asbun (asal bunyi )doang," kata Ahok, Jumat (14/10/16).



Tidak cuma soal harga daging, Ahok juga menanggapi kritik Anies perihal pendidikan Jakarta yang dianggap masih kalah dengan Yogyakarta.



"Putus SMA di Yogya angkanya cuma 13 persen di DKI cuma 0,4 persen. Juara Ujian Nasional DKI. DKI punya pendidikan 10 tahun, Yogya punya 9 tahun," kilah Ahok.



Ahok bahkan mengklaim perekonomian Jakarta jauh lebih terkendali dari sektor inflasi dan ekonomi. Semua terjadi karena pembenahan distribusi yang mulai dilakukan Pemprov.



"Makanya saya bilang, lu kalau mau ngomong sama gua, pakai data deh. Makanya, ini kan debat tiga kali, timsesnya siapkan data dengan baik supaya debatnya enggak ketahuan agak ngaco," ungkap Ahok.



Sumber : Merdeka.com

Presiden Jokowi Marah Harga BBM di Papua Bisa Rp 100.000 Per Liter

NGEBLOGNEWS.COM - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter. Presiden Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enambe mengenai kondisi ini.




"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Senin (17/10/16).

Presiden Jokowi

Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harganya Rp 7.000 di Papua kita (Pertamina) rugi. Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

Presiden Jokowi meminta langsung kepada Menteri Rini Soemarno dan Dwi Soetjipto untuk segera mencarikan jalan keluarnya. Menurutnya, Pertamina bisa saja subsidi silang, dari keuntungan penjualan di Jawa dialihkan ke Timur Indoensia.



"Carikan jalan keluar, saya minta harganya kurang lebih sama dengan di Jawa. Pertamina bilang bisa ditutup pakai APBN, saya bilang itu urusan Pertamina," tutupnya.



Sumber : Merdeka.com

MUI Diminta Tak Terlibat dalam "Politik Kekuasaan"

NGEBLOGNEWS.COM - Diskusi yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). "MUI boleh saja berpolitik, tapi dia harus menempatkan politik bukan dalam konteks perebutan kekuasaan," kata Ketua Lakpersdam PBNU, Rumadi, dalam diskusi bertema 'Posisi MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia', pada Minggu(16/10/16), di Jakarta.



Selain Rumadi, diskusi menghadirkan Andi Syafrani (alumnus UIN Syarif Hidayatullah dan Victoria University, Australia), dan Bonar Tigor Naipospos (Setara Institute). Panitia tidak mengundang perwakilan dari MUI.

MUI Diminta Tak Terlibat dalam "Politik Kekuasaan". [Foto : Tempo.co]

Menurut Rumadi, peran politik yang dimainkan MUI seharusnya terbatas seperti dalam fiqh siyasah (fiqih politik), yaitu segala sesuatu yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. "Itu saja," kata Rumadi.



Dengan demikian, Rumadi mengatakan, fungsi MUI adalah memastikan bagaimana masyarakat bisa baik, tidak terpecah-belah, dan menjauhkan manusia dari kerusakan. "Jangan politik yang terkait dengan soal perebutan kekuasaan. Dan yang saat ini aroma perebutan kekuasaannya cukup kuat," kata dia mencontohkan sikap MUI dalam Pilkada DKI.



Senada dengan Rumadi, Bonar Tigor mengatakan MUI harus membawa politik yang bisa menjembatani perbedaan, menjaga perdamaian, mengokohkan kerukunan antar umat beragama, dan meningkatkan kebangsaan. Namun dalam kasus Pilkada DKI, Bonar melihat MUI ikut terseret dalam politik kekuasaan.



Dia mencontohkan, saat Ahok minta maaf atas ucapannya soal Al-Maidah ayat 51, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyatakan menerima permintaan maaf. Namun beberapa jam kemudian, secara kelembagaan, MUI mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan Ahok telah menista agama. "Itu diduga kuat merupakan hasil pertemuan dengan Agus Harimurti yang datang ke kantor Ma'ruf Amin," kata Bonar.



Alih-alih terlibat dalam politik praktis, Bonar menyarankan MUI lebih baik mengambil sikap bagaimana implementasi surat Al-Maidah ayat 51 dalam negara Pancasila. Sikap MUI itu akan jadi pegangan umat Islam dalam berpolitik. "Itu lebih elegan, lebih baik,"

kata Bonar.



Sementara Andi Syafrani lebih banyak membahas posisi MUI yang dianggap sebagai lembaga yang unik. MUI adalah lembaga swasta yang diberi kewenangan negara melalui undang-undang. Contohnya adalah kewenangan MUI dalam sertifikasi halal. "Ini posisi yang unik. MUI sebagai LSM, tapi satu-satunya LSM yang masuk dalam sistem hukum Indonesia," kata Andi.



Sumber : Tempo.co

Bareskrim Incar Penyebar "Berita Hoax" Terkait Kapolri, Jeratan Hukum Menanti

NGEBLOGNEWS.COM - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah mencari penyebar berita hoax yang menyebut adanya perintah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.



Menurut dia, berita tersebut sangat menyudutkan Kapolri sehingga perlu ditindak secara hukum.




“Hingga saat ini, Subdit Cyber Crime Mabes Polri terus mengejar penyebar berita hoax itu. Jerat hukum juga sudah menanti,” ujar Ari, melalui siaran pers, Senin (17/10/2016).



Ari mengatakan, penyebar berita hoax itu tak hanya menyerang Kapolri.

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian [Foto : Liputan6.com]

Menurut dia, dampak dari pemberitaan terswbut dapat memperkeruh situasi politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2017, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Berita Hoax [Foto : facebook.com/DivHumasPolri]

Padahal, gejolak sudah mulai mereda pasca demo besar di sekitar kantor Balai Kota pada Jumat (14/10/2016) lalu.



“Kondisi yang sudah mulai kondusif seperti saat ini, jangan lagi ada yang mencoba untuk memancing di air keruh," kata Ari.



"Kami akan kejar karena para penyebar hoax sama saja menginginkan agar situasi secara nasional menjadi tidak nyaman,” lanjut dia.



Pemberitaan hoax itu berisikan perintah Kapolri untuk memeriksa mantan Ketua MPR, Amien Rais.



Amien sebelumnya menuding Presiden Joko Widodo melindungi Ahok.



Ari juga membantah adanya slide berisi 14 poin instruksi Kapolri untuk meredam gejolak yang ada menjelang Pilkada 2017.



Instruksi tersebut antara lain mengerahkan imam Masjid Istiqlal, tokoh NU, dan tokoh Muhammadiyah.



Ada pula perintah untuk penggalangan tokoh-tokoh pro Ahok untuk tetap membela dan menyuarakan dukungannya.



“Saya dapat pastikan bahwa tidak ada arahan dari Kapolri seperti yang dikabarkan itu. Seluruh jajaran dan pejabat utama Mabes Polri juga jadi saksi bahwa saat pengarahan, tidak ada slide show yang mengarahkan seperti itu,” kata Ari.



Sumber : Kompas.com

Diserbu Anak-Anak, Ahok Tersipu dan Bingung

NGEBLOG NEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta menggelar puncak peringatan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba) 2016. Acara yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, itu dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.



Dikutip NgblogNews.com dari laman Liputan6.com, sejak pagi tempat kerja Ahok ramai oleh anak-anak. Mereka segera berbaris rapi setelah mendengar bahwa tokoh yang ditunggu-tunggu itu hampir sampai di lokasi.

Ahok diserbu anak-anak di Balai Kota DKI. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Tidak lama, minibus hitam yang membawa sang gubernur pun muncul. Anak-anak yang tadinya berbaris rapi langsung sedikit acak dan berlomba melambaikan tangan.



"Halo semua. Pagi. Ya..ya....," sapa Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2016).



Tak ayal, sapaan itu membuat para bocah menjadi-jadi. Barisan pun buyar dan mereka langsung merapat ke Ahok sambil melambaikan tangan.



"Pak Ahok. Halo Pak Ahok. Salim Pak, salim," teriak anak-anak itu sambil menjulurkan tangan.



"Hati-hati," ucap Ahok.



Setelah berebut salam dan sapa, anak-anak bersama para pendampingnya memaksa mantan Bupati Belitung Timur itu foto bersama. Tampak raut wajah Ahok tersipu dan bingung.



"Ini mau foto di mana. Di sini?" tanya Ahok.



Sumber : Liputan6.com

Penjelasan Lengkap Kombes Krishna Murti Soal Isu Dirinya Aniaya Wanita

NGEBLOGNEWS.COM - Sejak kemarin, jagad media sosial ramai memperbincangkan sebuah foto wanita yang wajahnya dibalut perban. Wanita itu disebut-sebut dianiaya seorang perwira polisi yang menjabat di Lampung.



Foto viral itu kemudian dikaitkan ke Kombes Krishna Murti. Krishna sebelum menjadi Wakapolda Lampung menjabat sebagai Dirreskrimum Mapolda Metro Jaya.

Kombes Krishna Murti. (Foto: Facebook Kombes Krishna Murti)

Divisi Mabes Polri mengaku sudah mengetahui isu penganiayaan yang dilakukan seorang perwira Polri. Saat ini, kebenaran kabar tersebut sedang diselidiki.



"Saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Divisi Propam untuk kebenaran fakta tersebut," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar.



Boy mengaku belum mengetahui identitas wanita tersebut. "Itu bagian penyelidikan, tidak bisa dirinci," tuturnya.



Tak mau foto tersebut menjadi bola liar, kepada merdeka.com Krishna meluruskan kabar tersebut.



"Awalnya saya enggak tahu ada berita itu, tapi tiba-tiba itu viral di media sosial, saya enggak tahu berita apa, tapi tiba-tiba saya kenapa dikaitkan," kata Krishna saat dihubungi, Kamis (16/9/2016).



Berikut tanya jawab dengan Kombes Krishna Murti :



Seperti apa awal mula cerita foto itu ramai di media?



Saya enggak tahu berita apa, tapi tiba-tiba saya kenapa dikaitkan. Supaya jelas, maka saya serahkan ke Propam Mabes Polri untuk menyelidiki. Tidak ada yang melaporkan saya, karena saya yakin kalau saya tidak melakukan itu.



Tapi kenal sama wanita itu?



Kalau perempuannya yang beredar Instagram, foto sama saya itu, saya tahu. Dia pernah foto sama saya di ruangan, tapi kalau foto (perempuan) dianiaya yang katanya saya melakukan dan dia korbannya, itu saya enggak tahu, engga kenal. Tapi saya percaya kalau foto (wanita dianiaya) itu bukan rekayasa, tapi bukan (yang dikenal), kan banyak orang. Kalau foto sama dia (yang di Instagram), itu kan kesannya berdua di ruangan saya, nah jadi itu foto enggak berdua, lagi banyak orang di kantor kaya biasa, itu pas lagi rapat. Nah dia minta selfie kaya biasa lah pada minta selfie. Kamu kan tahu lah dulu gimana saya.



Lagian saya sudah cek langsung dari Lampung, saya tanya ke dia (wanita di Instagram) soal kejadian itu, dia bilang enggak ada penganiayaan, enggak benar beritanya.




Yang di Instagram itu foto kapan pak?




Foto lama, itu udah lama



Katanya istri siri?



Hahahaha...ya engga lah, ada ada saja. Biasa saja minta selfie, kan banyak yang mau selfie.



Kabarnya ada yang diperiksa Propam?



Nah itu dia enggak laporan, dia hanya ditanya karena gara-gara itu nama dia disangkutin, saya minta diselidiki biar ada penjelasan. Saya lihat terakhir di berita, terus saya tanya dia, bukan penganiayaan dia bilang baik-baik saja. Makanya dia juga enggak tahu. Makanya semua diselidiki biar nanti semua terang. Intinya saya enggak tahu cerita, intinya saya tahu itu saja, di kantor banyak yang tahu.



Respons keluarga gimana ada kabar seperti ini?



Ini kan risiko sebagai polisi salah satunya ini, keluarga saya sempat terpukul. Awalnya mereka mengira benar terjadi, tetapi setelah dijelaskan ya akhirnya mereka ngerti. Mereka paham lah kerja saya, dan enggak mungkin saya begitu. Intinya saya menegaskan bahwa saya enggak pernah melakukan hal itu.



Sumber : Merdeka.com

Presiden Jokowi Lantik Jenderal Tito Karnavian Jadi KAPOLRI

Ngeblognews.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Rabu, 13 Juli 2016. Tito tercatat sebagai Kapolri termuda dalam Korps Bhayangkara.



"Mengangkat Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat ini sebagaimana dimaksud pada Keputusan Presiden yang ditetapkan di Jakarta, 1 Juli 2016," ujar inspektur upacara Marsekal Muda Hadi Cahyanto, yang membacakan Keputusan Presiden di Istana Kepresidenan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersalaman dengan Mantan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti usai dilantik di Istana Kepresidenan,
13 Juli 2016. (TEMPO/Istman)

Tito mengenakan pakaian dinas lengkap. Ia tersenyum berkali-kali saat pelantikan akan berlangsung. Ketika Presiden Joko Widodo masuk ruangan, Tito langsung mengambil sikap sempurna. Dia mengucapkan sumpah mengikuti Presiden.



"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak akan memberi atau menyanggupi memberi sesuatu kepada siapa pun juga, setia dan taat pada Republik Indonesia. Memegang rahasia berdasarkan sifat dan perintah, tidak akan menerima hadiah yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, dan senantiasa mementingkan kepentingan negara," ucap Tito.



Tito, yang belum lama memimpin BNPT, semula direkomendasikan dalam Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Mabes Polri sebagai salah satu calon. Namun dia menolak karena alasan senioritas serta masih ingin berfokus pada tugasnya di BNPT.



Namun nama Tito tetap direkomendasikan dengan berbagai alasan, salah satunya prestasi. Tito melompati empat angkatan seniornya. "Kemampuan komunikasi dan manajemennya bagus. Semua polisi mengakuinya," ujar Kepala Polri sebelumnya, Jenderal Badrodin Haiti, pada Juni lalu.



Di pengujung pelantikan, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tugas Tito akan makin berat, dari reformasi Polri hingga menjaga kekompakan Korps Bhayangkara. "Semoga Tuhan selalu menyertai," ujar Presiden.



Sumber : tempo.co

Mahasiswi UGM yang Cantik Ini Meninggal Mengenaskan

Ngeblognews.com - Liris Ayudya meninggal secara mengenaskan. Mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu meninggal saat menjalani program KKN di Kalimantan Selatan.



Dari kabar yang beredar di sosial media, Liris terbawa arus saat berenang di wisata air terjun di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Kalsel). Liris memang hobi berenang.

Lirris Ayudya. Foto: Facebook

Namun, ia tak mampu melawan derasnya arus sungai Hulu. Mahasiswi cantik ini pun terbawa arus dan merenggut nyawanya. Mendengar kabar duka tersebut, rekan dan sahabat Liris pun berduka.



“Turut berduka kawan semoga Khusnul khotimah,” tulis salah satu akun sebagimana dilansir dari sulsel.pojoksatu (JPNN Group).



Dilihat dari Instagram, Liris masih sempat mengunggah foto diri bersama dengan rombongan KKN pada hari Lebaran, Rabu (6/7/2016).



“Tim KKN-PPM UGM KSL01 mengucapkan Selamat hari Raya Idul Fitri 1437 H Minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir dan batin,” tulis Liris pada keterangan gambar.



Sumber : jpnn.com



jpnn